Laporan Utama : Menyikapi PP 37/2006

Menindaklanjuti sikap Presiden SBY yang memutuskan untuk merevisi PP No 37/2006 tertanggal 14 November 2006 tentang Perubahan Kedua Atas PP No 24/2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD,

dr.H. Bahana Sugiri sebagai Ketua DPD PKS Kudus sekaligus anggota DPRD Kudus menegaskan komitmennya untuk mengembalikan rapelan.
Belum jelas siapa yang bertanggungjawab atas pengusulan PP No 37/2006 tersebut. Pemerintah menyatakan, PP itu merupakan usul DPRD. Sebaliknya, anggota DPRD menyatakan bahwa PP tersebut merupakan usul pemerintah. Yang pasti ada upaya delegitimasi serta deparpolisasi dalam kasus PP 37/2006.

KRONOLOGIS PP 37/2006
Terbit PP 110/2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD-Banyaknya anggota DPRD yang terjerat kasus hukum karena melanggar, sehingga membuat PP 110/2000 digugat

MA mengabulkan gugatan tersebut dan meminta pemerintah segera mencabut PP 110/2000

Pemerintah mengesahkan PP 24/2004 sebagai pengganti PP 110/2000

PP 24/2004 direvisi lagi menjadi PP 37/2005

Pemerintah pusat menilai PP 37/2005 dijadikan peluang bagi DPRD untuk menambah berbagai tunjangan. Karenanya dikeluarkan SE Mendagri No 188.31/006/BAKD untuk membatasi kewenangan tersebut

14 November 2006, PP 37/2006 disahkan dan mendapat penolakan luas dikalangan masyarakat

Terbit surat edaran Mendagri No 188.31/150/sj tanggal 25 Januari 2007 berisi meminta daerah untuk menunda pencairan dana rapelan kenaikan tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan operasional

Mulai 30 Januari 2007 PP 37/2006 dalam kajian pemerintah untuk di revisi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s